All About Pemilu 2009

KPU Tetapkan 34 Parpol Peserta Pemilu 2009


Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin, 7 Juli, di Kantor Pusat KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, sekitar pukul 23.00 WIB menetapkan 34 parpol nasional dan enam parpol lokal Aceh yang lolos verifikasi dan dapat mengikuti Pemilihan Umum 2009 mendatang.

Dalam berita acara yang dibacakan oleh Ketua Umum KPU Abdul Hafiz Anshary disebutkan 34 parpol nasional peserta Pemilu 2009 terdiri atas 16 parpol lama dan 18 parpol baru. Berikut ini nama-nama parpol yang lolos verifikasi KPU:

A.Parpol Lama
1.Partai Amanat Nasional (PAN)
2.Partai Bintang Reformasi (PBR)
3.Partai Bulan Bintang (PBB)
4.Partai Damai Sejahtera (PDS)
5.Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
6.Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
7.Partai Demokrat (PD)
8.Partai Golongan Karya (Golkar)
9.Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
10.Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
11.Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
12.Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
13.Partai Nasional Marhaenisme
14.Partai Pelopor
15.Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)
16.Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

B. Parpol Baru
1.Partai Barisan Nasional
2.Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)
3.Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
4.Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
5.Partai Indonesia Sejahtera
6.Partai Karya Perjuangan
7.Partai Kasih Demokrasi Indonesia
8.Partai Kebangkitan Nasional Ulama
9.Partai Kedaulatan
10.Partai Matahari Bangsa
11.Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia
12.Partai Patriot
13.Partai Peduli Rakyat Nasional
14.Partai Pemuda Indonesia
15.Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia
17.Partai Perjuangan Indonesia Baru
18.Partai Persatuan Daerah
19.Partai Republik Nusantara

C.Parpol Lokal di Aceh
1.Partai Aceh
2.Partai Aceh Aman Sejahtera
3.Partai Bersatu Aceh
4.Partai Daulat Aceh
5.Partai Rakyat Aceh
6.Partai Suara Independen Rakyat Aceh.

Jakarta ( Berita ) : UU Nomor 45 Tahun 2007 tentang APBN 2008 mengalokasikan dana untuk keperluan penyelenggaraan Pemilu 2009 sebesar Rp6,67 triliun dan untuk keperluan operasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp793,9 miliar.

Kepala Biro Humas Depkeu, Samsuar Said dalam keterangannya di Jakarta, Jumat [04/07], menyebutkan, dari dana sebesar Rp793,9 miliar untuk keperluan operasional KPU, terdapat dana yang belum dapat dicairkan sebesar Rp71,3 miliar untuk kegiatan renovasi gedung KPU pusat sebesar Rp12,8 miliar karena tidak ada data pendukung sampai dengan 4 Juli 2008.

Juga dana untuk kegiatan satuan kerja (satker) baru yang berjumlah 45 satker sebesar Rp58,5 miliar karena persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2008 sesuai surat nomor B/419/M.PAN/2/2008 hanya untuk 25 satker.

“Sampai dengan akhir Juni 2008, realisasi anggaran operasional KPU adalah sebesar Rp200,6 miliar (25,2 persen dari pagu),” kata Samsuar.

Sementara dari dana untuk keperluan penyelenggaraan Pemilu sebesar Rp6,67 triliun telah dicairkan sebesar Rp2,9 triliun untuk keperluan seleksi Calon Anggota Bawaslu, Calon Anggota KPU Provinsi, dan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota sebesar Rp126,7 miliar, dan untuk pelaksanaan tahapan Pemilu sebesar Rp2,77 triliun.

Sedangkan sisanya sebesar Rp3,77 triliun sesuai kesepakatan KPU dengan Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan akan dicairkan sesuai tahapan pelaksanaan Pemilu dengan persyaratan dokumen KPU lengkap.

Dana tersebut terdiri dari pengadaan barang dan jasa keperluan Pemilu sebesar Rp2,19 triliun, biaya jasa logistik dan distribusi Pemilu sebesar Rp1,08 triliun, dan sisanya sebesar Rp498,5 miliar untuk kegiatan-kegiatan KPU di pusat maupun daerah.

Mengenai alokasi dana untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Sekretaris Jenderal KPU melalui surat nomor 2222/15/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 mengajukan usul penyediaan dana untuk keperluan Bawaslu yang telah disetujui oleh Pimpinan dan Panitia Anggaran Komisi II DPR RI pada tanggal 17 Juni 2008 sebesar Rp888,7 miliar.

Dana tersebut dialokasikan untuk Pengawas Pemilu Pusat sebesar Rp50,9 miliar, Pengawas Pemilu Propinsi sebesar Rp32,0 miliar, dan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota sebesar Rp805,8 miliar.

Terhadap usulan tersebut telah dilakukan penelaahan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan bersama-sama dengan KPU dan Bawaslu pada tanggal 3 Juli 2008, dengan kesepakatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran adalah Sekretaris Jenderal KPU, anggaran untuk kegiatan Bawaslu telah disediakan di luar dana penyelenggaraan Pemilu, dan Bawaslu akan melengkapi data pendukung yang akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan paling lambat tanggal 9 Juli 2008.

Bawaslu yang telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sampai dengan saat ini belum mempunyai kesekretariatan yang akan mengelola alokasi dana Bawaslu dimaksud.

Sumber - Berita Sore

Daftar 17 Parpol yang Gagal Jadi Peserta Pemilu 2009
Didi Syafirdi - detikNews

Jakarta - Pengumuman KPU mengenai parpol-parpol yang lolos menjadi peserta Pemilu 2009 tentu membuat sedih sejumlah parpol yang lolos verifikasi administratif. Ada 17 parpol (sebelumnya ditulis 15 parpol-Red) yang lolos administratif yang tidak lolos verifikasi faktual alias gagal ikut Pemilu 2009.

Ke-17 parpol ini tidak disebut Ketua KPU Abdul Hafiz Anshari sebagai parpol yang lolos menjadi peserta Pemilu 2009 dalam jumpa pers di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (7/7/2008) pukul 22.30 WIB. Berikut 17 parpol yang kurang beruntung ini:


1. Partai Buruh
2. Partai Pemersatu Bangsa
3. Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu
4. Partai Republiku Indonesia
5. Partai Nurani Umat
6. Partai Kristen Demokrat
7. Partai Bhinneka Indonesia
8. Partai Nusantara Kedaulatan Rakyat Indonesia
9. Partai Merdeka
10. Partai Kristen Indonesia 1945
11. Partai Reformasi
12. Partai Pembaruan bangsa
13. Partai Demokrasi Perjuangan Rakyat
14. Partai Indonesia Tanah Air Kita
15. Partai Persatuan Sarikat Indonesia
16. Partai Kasih
17. Partai Kongres

Sebelumnya 17 parpol ini lolos dalam verifikasi administratif bersama 18 parpol lainnya. Namun, karena tidak memenuhi persyaratan kepengurusan dan dukungan masyarakat seperti yang tercantum dalam UU Pemilu, 17 parpol ini pun gagal menjadi peserta Pemilu 2009.

Demokrat Terbanyak, PPDI Paling Sedikit
NGAWI - Pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) sudah ditutup. Sejumlah partai politik (parpol) sudah menyerahkan berkasnya ke KPU Ngawi. Dari 31 parpol yang menyerah berkas bacaleg, Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) menjadi parpol paling sedikit yang mengirim berkas bacaleg.

PPDI hanya mengirimkan dua berkas bacaleg. Sedangkan Partai Demokrat menjadi parpol pengirim berkas bacaleg terbanyak. Yakni ada 46 berkas. Sedangkan parpol lain yang mengirimkan berkas bacaleg kurang dari 10 diantaranya PPRN, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, PNBK, PDS, Partai Merdeka dan Partai Buruh.

Selain itu, hingga kemarin ada lima parpol yang tidak mengirimkan berkas bacaleg. Yakni Partai Perjuangan Indonesia Baru, Partai Pemuda Indonesia, Partai Karya Pembangunan, PKD dan Partai Indonesia Sejahtera.

Sementara, KPU Ngawi mulai kemarin (20/ melakukan verifikasi berkas bacaleg yang dikirimkan partai politik. Sebanyak 598 berkas masuk ke meja KPU. Namun banyak di antara parpol yang memberikan daftar bacaleg kurang dari 10 orang. Walau jumlah kursi DPRD Ngawi sebanyak 45 kursi. ''Syarat maksimal jumlah bacaleg 120 persen, namun kurang dari jumlah itu tidak salah," kata Surat Azhari, anggota KPU Ngawi bidang pencalegan.

Surat menyatakan, saat ini verifikasi berkas baru dilakukan untuk hal-hal yang bersifat umum. Misalnya mencocokan jumlah bacaleg dengan berkas yang mengikutinya. ''Pengecekan paling lambat selesai 7 September mendatang, dan kami harus lembur untuk menyelesaikan semuanya," ungkap Surat.

1 TAHAP PENDAFTARAN PEMILIH

− Penyerahan Data Kependudukan 5 April 2008
− Pemuktahiran Data Pemilih 6 April – 6 Juli 2008
− Penyusunan dan Pengesahan DPS 7 Juli 7 Agustus 2008
− Pengumuman DPS 8 -14 Agustus 2008
− Penyusunan dan Penetapan DPT 11 – 30 September 2008

2 TAHAP PENCALONAN

- PARTAI POLITIK
− Pengumuman Pendaftaran Peserta Pemilu 5 – 6 April 2008
− Pendaftran Parpol Peserta Pemilu 7 April – 12 Mei 2008
− Penelitian Administrasi dan Pengumuman 10 April – 30 Mei 2008
− Verifikasi Faktual 3 Juni – 2 Juli 2008
− Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2009 29 Juni – 3 Juli 2008
− Pengumuman Parpol Peserta Pemilu 2009 5 Juli 2008
- DPR/DPRD
− Pengambilan Formulir Calon Anggota DPR, DPRD 5 – 9 Agustus 2008
− Pengajuan Bakal Calon oleh Parpol 10 – 15 Agustus 2008
− Verifikasi kelengkapan Administratif 11 Agustus -3 Sept 2008
− Penyampaian hasil verifikasi kepada Parpol 12 Agustus – 5 Sept 2008
− Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap 9 -26 Oktober 2008
− Pengumuman DCT anggota DPR/DPRD 27 Oktober 2008
- DPD
− Pendaftaran Calon Anggota DPD 27 Juni - 10 Juli 2008
− Penelitian Administratif 2 – 15 Juli 2008
− Verifikasi Faktual 18 Juli – 18 Agustus 2008
− Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap 9 -26 Oktober 2008
− Pengumuman DCT anggota DPD 27 Oktober 2008

3 TAHAP KAMPANYE
− Persiapan Kampanye 2 Januari 2008 – 28 Feb 2009
− Pelaksanaan Kampanye 12 Juli 2008 - 5 April 2009
1. Penyerahan Tim Pelaksana Kampanye (Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota) serta anggota DPD kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten:

* Pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, tatap muka, media massa cetak atau elektronik, penyebaran bahan kampanye kepada umum. 10-12 Juli 2008
* Pelaksanaan kampanye melalui rapat umum. 1-10 Maret 2009

2. Pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, tatap muka, media massa cetak atau elektronik, penyebaran bahan kampanye kepada umum. 13 Juli 2008-5 April 2009

3. Pelaksanaan kampanye melalui rapat umum. 16 Maret-5 April 2009

− Masa Tenang 6 – 8 April 2009


4 TAHAP PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
− Persiapan menjelang Pemungutan Suara:

1. Simulasi penyampaian hasil perhitungan suara dengan menggunakan sistem informasi/elekttronik. 15-21 Januari 2009
2. Pengadaan dan distribusi surat suara. 1 Nov 2008-29 Maret 2009
3. Proses pengadaan DCT Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota. 11 Okt-10 Des 2008
4. Pengadaan DCT Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota. 1 Jan-18 Maret 2009
5. Distribusi DPT dan Daftar Pemilih Tambahan. 19 Maret-8 April 2009
6. Distribusi DPT Luar Negeri dan Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri untuk TPSLN oleh PPLN. 19 Maret-8 April 2009
7. Distribusi DCT Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota. 19 Maret-8 Maret 2009
8. Monitoring persiapan pemungutan suara di Daerah. 14 Maret-4 April 2009
9. Pengumuman dan pemberitahuan tempat & waktu pemungutan suara kepada pemilih & saksi oleh KPPS/KPPSLN. 31 Maret-7 April 2009
10. Penyiapan TPS/TPSLN. 8 April 2009
11. Pidato Ketua KPU menjelang pemungutan suara. 8 April 2009

− Pemungutan Suara 9 April 2009
− PPS mengumumkan salinan hasil dari TPS 10 – 11 April 2009
− Rekapitulasi di PPK 11 – 15 April 2009
− Rekapitulasi di KPU Kab./Kota 15 – 19 April 2009
− Rekapitulasi di KPU Provinsi 11 – 15 April 2009
− Rekapitulasi di KPU Pusat 26 April – 9 Mei 2009

5 TAHAP PENETAPAN HASIL

− Penetapan Hasil Pemilu

1. KPU Kabupaten/Kota Menetapkan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota. 19 April 2009
2. KPU Provinsi Menetapkan hasil pemilu anggota DPRD Provinsi. 24 April 2009
3. KPU Menetapkan hasil pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional. 9 Mei 2009
4. Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada MK paling lama 3x24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU. 10-12 Mei 2009

− Penetapan Perolehan kursi dan Calon terpilih

1. DPRD Kabupaten/Kota. 15-17 Mei 2009
2. DPRD Provinsi. 17-18 Mei 2009
3. Anggota DPR dan DPD. 21-24 Mei 2009

− Penetapan dan pengumuman calon terpilih
1. Anggota DPRD Kabupaten/Kota 17 – 18 Mei 2008
2. Anggota DPRD Provinsi 17-18 Mei 2008
3. Anggota DPR dan DPD 19-20 Mei
− Peresmian keanggotaan

1. DPRD Kab./Kota. Juni 2009
2. DPRD Provinsi. Juli-Agustus 2009
3. DPR dan DPD. September 2009

− Pengucapan sumpah/janji Juli – 1 Oktober 2009

1. DPRD Kab./Kota. Juli 2009
2. DPRD Provinsi. Agustus 2009
3. DPR dan DPD. 1 Oktober 2009