NGAWI Jawapos - Petani di Kecamatan Sine dan Ngrambe kemarin menggeruduk DPRD Ngawi. Mereka mengeluhkan pupuk yang sulit dicari di wilayah mereka seperti Cepoko dan Ketanggung. Massa yang datang dari wilayah Ngawi barat ini sebanyak 3 truk dan membentangkan berbagai poster bernada protes.
Di antara berbagai poster itu berbunyi, Padiku Mati Karena Tak Ada Pupuk, Perhatikan Nasib Petani, Kembalikan Pupuk Petani, Bukalah Matamu pada Petani dan sebagainya. Aksi massa yang datang ke DPRD sudah hampir tengah hari ini berlangsung damai tanpa orasi dan yel-yel. Mereka juga mendapat pengawalan ketat polisi sejak berangkat dari wilayah barat sampai ke DPRD Ngawi.
Perwakilan petani akhirnya diterima Ketua Komisi A Marsahid dan anggota Sutopo serta Ketua Komisi B Slamet Riyanto dan anggotanya Maryoto. Nur Khamid, perwakilan petani mengeluhkan jaminan ketersediaan pupuk untuk petani. Selain itu dia juga meminta payung hukum jelas bagi pengecer pupuk mengingat penjual pupuk banyak yang dianggap ilegal dan ditangkapi polisi. ''Padahal di lapangan, kami para petani ini sangat membutuhkan pupuk,'' katanya.
Nur Khamid juga meminta DPRD memfasilitasi aspirasi agar pabrik pupuk PT Petrokimia Gresik melakukan pemetaan pada distributor, agen dan kios sebab banyak yang menyediakan pupuk bagi petani. Tuntutan keempat agar pupuk yang disita polisi dikembalikan untuk kepentingan petani. ''Sebab kondisinya situasional karena di lapangan pupuk dibutuhkan namun di mata polisi illegal,'' kata Nur Khamid.
Para petani juga menolak penyelesaian sesaat dari pemkab dan Petro bahwa protes bisa diredam dengan menggerojok pupuk saja. Mereka meminta setiap tahun pupuk tetap cukup untuk para petani.
Slamet Riyanto Ketua Komisi B berjanji akan menindaklanjuti protes para petani dengan mengatur pertemuan bersama PT Petro dan pihak terkait.
Sementara itu Ketua Komisi A Marsahid, menenangkan petani dengan mengingatkan agreement antara DPRD, bupati dan Polres sekitar tahun 2006. Marsahid juga berjanji untuk memediasi para petani dengan pihak PT Petro dan kepolisian. ''Waktu itu ada agreement, selama daerah ini sangat membutuhkan pupuk dari luar tidak apa-apa masuk Ngawi namun kalau dijual keluar harus ditangkap,'' kata Marsahid.
Soal pupuk kurang sudah menjadi barang klasik yang terjadi setiap tahun. Warga sekitar Sine dan Ngrambe juga meminta tambahan kios pengecer agar distribusi makin mudah. Pertemuan yang berjalan damai dan tertib itu akhirnya ditutup setelah DPRD berjanji mengagendakan dalam rapat lanjutan.